Riaubertuah, Pekanbaru - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Senin, menekankan pentingnya kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Penegasan tersebut disampaikan Irjen Herry dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 yang digelar Polda Riau bersama TNI dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Mapolda Riau, Pekanbaru.
Dikutip dari Antara Riau Irjen Herry mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla telah dilakukan sejak Maret 2026 dengan menggelar sekitar 63 apel kesiapsiagaan di seluruh kabupaten/kota di Riau.
“Ini menandakan bahwa kita bersama-sama TNI dan terutama pemerintah daerah adalah terdepan untuk menghadapi ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan penanganan karhutla dilakukan melalui tiga fokus utama, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan restorasi lingkungan.
Upaya pencegahan dilakukan dengan membangun embung, sekat kanal, sumur, dan menara pemantau, serta meningkatkan patroli dan edukasi kepada masyarakat.
Sementara itu, penegakan hukum tetap dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara profesional dan terukur.
“Pada tahun lalu, kita telah melakukan penegakan hukum dengan mengamankan sebanyak 86 tersangka. Seluruh perkara tersebut telah dilanjutkan ke Kejaksaan dan sebagian di antaranya telah memasuki proses persidangan,” ujar Irjen Herry.
Untuk 2026, hingga Juli, Polda Riau telah menangani 19 kasus karhutla dengan 25 tersangka yang diamankan. Proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan.
Selain pencegahan dan penegakan hukum, Herry mengatakan restorasi lingkungan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mengubah citra Riau yang selama ini kerap dikaitkan dengan kabut asap akibat karhutla.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, komunikasi, dan dukungan operasi apabila sewaktu-waktu terjadi karhutla.
Berdasarkan informasi BMKG, kondisi cuaca saat ini meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Karena itu, SF meminta seluruh unsur memperkuat lima aspek kesiapan, yakni personel dan peralatan, kesatuan data dan koordinasi, respons cepat terhadap titik panas, patroli dan jejaring masyarakat, serta keselamatan personel dan perlindungan masyarakat.
“Setiap peringatan harus segera diikuti dengan tindakan nyata. Kecepatan respons harus menjadi pola kerja kita,” katanya.
Ia juga meminta keterlibatan masyarakat diperkuat, terutama melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berperan sebagai jejaring awal untuk mendeteksi kemunculan asap maupun potensi kebakaran di wilayahnya.
Menurut SF, sinergi lintas sektor menjadi kunci menghadapi karhutla karena upaya penanganan tidak hanya dilakukan ketika api telah muncul, tetapi harus dimulai dari pencegahan, deteksi dini, respons cepat hingga pemulihan lingkungan.
Apel kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi potensi karhutla sepanjang 2026.***red/rfm